[ARTIKEL] – Tantangan Penyuluh KKBPK/PLKB di Era Teknologi Informasi

(Oleh: Liana Dewi Taufiq-Kasubag Administrasi Pengawasan Perwakilan BKKBN Sulteng)

Keberhasilan progam KB tidak terlepas dari peranan Penyuluh KKBPK/Petugas Lapangan Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB). Keberhasilan PLKB dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh kemampuan mereka dalam penguasaan program KB Nasional dalam menghadapi kondisi lingkungan yang terus berubah. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KB Nasional yang ditempatkan di lingkungan instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

PLKB sebagai petugas yang mempunyai kedudukan di tingkat kelurahan/desa, adalah merupakan petugas strategis yang diharapkan mampu menjawab dan membawa misi perubahan tersebut. Melalui PLKB, semua gagasan baru program KB bisa disampaikan kepada masyarakat. Melalui PLKB, semua potensi masyarakat bisa digali, dan melalui PLKB pula pada akhirnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program KB bisa di tingkatkan.

Keberadaan PLKB dalam mensukseskan program KB Nasional di lapangan harus selalu diikuti dengan berbagai kemampuan dan keterampilan untuk mengantisipasi tuntutan dan tantangan program KB dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Paling tidak memiliki 3 keunggulan yang diharapkan dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam program KB Nasional, meliputi :

1.Kemampuan Berkomunikasi
PLKB sebagai agen dalam menyampaikan KIE kepada khalayak sasaran diharapkan mampu melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Dengan kemampuan ini petugas lapangan KB mampu membagi informasi mengenai anatomi fisiologi alat-alat reproduksi dan kontrasepsi kepada keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya serta mampu menjelaskan megenai masalah gizi, kesehatan ibu dan HIV/AIDS.

2.Kemampuan Bekerja dengan Data
PLKB dalam melaksanakan tugas bekerja berdasarkan peta dan data lapangan. Untuk itu proses pengumpulan, pengolahan, menyajikan dan memanfaatkan data kependudukan/keluarga, demografi dan kesertaan ber-KB merupakan satu perangkat kerja yang harus dikuasai PLKB serta data wilayah dan potensinya, termasuk data Tokoh Masyarakat setempat dan kondisi social budaya masyarakat setempat.

3.Kemampuan Membangun Jaringan/ Koordinasi dengan berbagai pihak
PLKB harus mampu membangun jaringan/koordinasi dengan berbagai pihak, tidak hanya unsur pemerintah seperti Camat, Kepala Desa, Koramil, Polsek, Puskesmas/Pustu, dan lain-lain, PLKB juga mampu mengembangkan jaringan dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, mengembangkan berbagai institusi dan kelompok kegiatan KB yang ada di wilayahnya.

Pelaksanaan program Nasional KB di Indonesia pasca otonomi daerah dimulai tahun 2004 menyebabkan sebagian kewenangan bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) diserahkan kepada Pemerintah Kab/Kota, berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi kewenangan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, kemudian diubah keberapa kali dan terakhir dengan Keppres No 64 tahun 2005 penyerahan sebagian bidang KB dan KS ini membawa perubahan dalam pengelolaan program KB nasional diera otonomi.

Dahulu urusan Keluarga Berencana (KB) yang dulunya terpusat dan dikoordinasikan oleh BKKBN, kini menjadi salah satu kewenangan daerah otonom, kabupaten atau kota. Jika dulunya secara hirarki terdapat lembaga khusus BKKBN di level pemerintah kabupaten/kotamadya, kini diurus oleh Badan/Kantor yang nomenklatur satuan kerja pengelola daerah program KB bermacam-macam, bahkan ada yang merger dengan 2 sampai 3 bidang, sehingga tidak lagi dapat berkonsentrasi mengurusi Keluarga Berencana.

Akan tetapi sejak  tanggal 2 Januari 2018  para penyuluh KB kembali sebagai PNS  BKKBN, sesuai dengan amanah UU No. 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah Peraturan Kepala BKN No. 06 Tahun 2016 tanggal  23 Maret tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan Keluarga Berencana menjadi PNS Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional  dan SE Kepala BKN No: K 26-30/V 34-9/99 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kewenangan Penetapan Keputusan Pengalihan PNS.

Saat ini,  suasana keseharian para penyuluh KB nampaknya begitu sibuk dan  bersemangat, apakah karena mereka telah menjadi bagian dari pemerintah pusat dalam suasana kerja yang baru  dimana pemberlakuan sistim penggajian dan tunjangannya mengacu pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dimana, kesejahteraan para penyuluh KB lebih terjamin ketika mereka masih merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Tidak begitu saja, kali ini pola kerja para penyuluh KB, harus dapat berubah, pola fikir sikap dan perilaku harus dapat berubah, perubahan perubahan ini dituntut karena memang selama ini masih dihadapkan dengan tantangan yang serius dari perkembangan Program  kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK ) dengan berbagai persoalan yang melatarbelakangi.Perjalanan Program KKBPK masih panjang, tantangannya masih berat, kerja keras masih sangat diperlukan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian program KKBPK pada masa yang akan datang.

Satu persoalan telah mendapat jawaban, yaitu tenaga lapangan,  para penyuluh KB telah kembali kepada khitohnya, kembali kerumahnya sendiri yaitu BKKBN yang akan lebih mempermudah pengelolaannya baik pada asfek kuantitas maupun kualitasnya, Para penyuluh KB tidak akan kemana mana lagi, tidak tercerai berai lagi, mereka akan tetap tinggal di rumahnya sendiri yang akan didayagunakan dipemerintah daerah, Para penyuluh KB boleh dikatakan merupakan bala bantuan, tenaga yang didayagunakan  di pemerintah daerah melalui SKPD kabupaten kota masing yang membidangi Program KKBPK,  telah dilengkapi dengan perbekalan yang cukup melalui Dana Alokasi Khusus, dan Dekonsentrasi tanpa harus membebani pemerintah daerah    yang diharapkan  akan lebih consen dalam  mengurus program KKBPK di daerah masing masing.

Akan tetapi, sekembalinya mereka dengan berbagai warna dan rupa setelah sekian lama berada pada lingkungan pemerintah daerah, ada yang tidak kembali karena mereka memang memilih untuk tetap tinggal dan memang karena mereka sudah memasuki usia purna tugas. Pada aspek kuantitas, Jumlah para penyuluh KB tetap masih tidak proposional dan Jumlah Desa dan kelurahan yang ada.  Idealnya, seorang PLKB membina 1 desa/kelurahan saja. Sehingga cakupan sasaran akan bisa secara efektif dijangkau oleh PLKB, namun kini banyak yang harus membina 3-4 desa/kelurahan. Padahal terwujudnya keluarga yang berkualitas yang menjadi visi dari program KB akan membangun generasi baru bangsa Indonesia yang pada masa akan datang menjadi modal dasar pembangunan berkelanjutan serta mampu berkompetensi dalam persaingan global. dari segi kualitas masih merupakan tantangan yang serius  yang harus dibenahi dan  ditingkatkan agar dapat menjawab tuntutan perkembangan program KKBPK saat ini.

Sesuai perkembangan jaman  kemajuan teknologi  menuntut para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mengetahui Informasi Teknologi (IT) dalam  mengadvokasi   KIE  (komunikasi, informasi,edukasi) masyarakat. para PLKB  sebagai ujung tombak di  lapangan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk penyuluhan, data base  dan mereka juga akan dilengkapi  smartphone dan laptop  supaya pekerjaan mereka lebih efektif dan efesien

Pola kerja yang didasari oleh system elektronik base yang berbasis internet telah diterapkan kepada Para penyuluh KB. semua ini adalah merupakan sesuatu tantangan baru bagi para Penyuluh KB,  timbul berbagai tanggapan dan sikap bagi mereka, yang  setidak tidaknya mereka akan mulai belajar dan terus belajar untuk dapat memanfaatkan media tersebut sebagai fasilitas penunjang pekerjaannya. mau tidak mau, suka tidak suka harus dapat menyesuaikan diri,  ini adalah tuntutan jika tidak, akan tertinggal dan tergilas. Aplikasi yang digunakan oleh Penyuluh KKBPK seperti SIM SDM untuk data pegawai dan E Visum untuk pelaporan kinerjanya.

Berdasarkan data BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah cakupan jumlah pengguna kontrasepsi aktif ( mix kontrasepsi ) pada tahun 2017 di Sulawesi Tengah adalah 396.275 orang. Data partisipasi kontrasepsi pria tercatat sebanyak 7.432 orang, sedangkan partisipasi kontrasepsi wanita tercatat 388.843 orang., Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah capaian akseptor yang menjadi target kinerja terhadap akseptor baru KB di Provinsi Sulawesi Tengah masih harus ditingkatkan. Para calon peserta KB belum mengerti mengenai KB ini secara jelas, mereka kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai Keluarga Berencana.

Dimana sesungguhnya hal tersebut menjadi tugas dari PLKB untuk mensosialisasikan, menerangkan, memberi bimbingan dan konseling serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mengingat pentingnya peranan PLKB bagi keberhasilan program KB nasional, maka untuk meningkatkan peran yang dapat membantu pengelolaan program di lapangan, para petugas lapangan perlu lebih diberdayakan sehingga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pemberian informasi keluarga berencana, dan program terkait lainnya dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan berkesinambungan. Untuk memaksimalkan perannya tersebut, selain jumlah PLKB perlu ditambah, maka petugas PLKB sebagai anggota dari organisasi harus terus diberdayakan, dalam arti bahwa kemampuan dan kinerjanya perlu ditingkatkan lagi.

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan capaian kinerja PLKB agar tercapainya program KKBPK di Sulawesi Tengah antara lain:

  1. Meningkatkan Kompetensi Penyuluh KKBPK/ PLKB yang ada dengan Pelatihan Manajerial maupun Teknis
  2. Meningkatkan peran serta aktif Penyuluh KKBPK/PLKB yang berada di lapangan membantu dalam pendataan dan penyuluhan tentang KB secara rutin.
  3. Meningkatkan semangat dan dedikasi para pengelola program serta para penyuluh KKBPK /PLKB di lini lapangan
  4. Meningkatkan Pengendalian dan Akuntabilitas Program KKBPK di lini lapangan.
33 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *