[Artikel] – Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Melalui Pengembangan Inovasi

Oleh : Liana Dewi Taufiq, SE,MM
Auditor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah

(telah tayang di harian Radar Sulteng, Senin 7 September 2020)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Sampai saat ini telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Jika di Kementrian/Lembaga melaksanakan Reformasi Birokrasi, maka diikuti dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) di unit kerjanya. Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM) merupakan miniatur dari Reformasi Birokrasi.

Pembangunan Zona Intergritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas ( ZI ) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas bagi masyarakat.

Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM , penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) merupakan salah satu instansi yang berkomitmen untuk membangun ZI WBK/WBBM dengan adanya Deklarasi Pernyataan Komitmen Pencegahan Korupsi melalui Rencana Aksi Pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkungan BKKBN  berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 76 Tahun 2019.  Dalam arahannya pada kegiatan tersebut Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, SP.OG (K) mengatakan “Implementasi Zona Integritas diharapkan mampu mewadahi pembentukan karakter dan budaya bagi SDM berintegritas sekaligus menciptakan sistem yang mampu mencegah, dan medeteksi sedini mungkin penyimpangan dalam birokrasi”.

Sebagai tindak lanjut Implementasi Zona Integritas di Lingkungan BKKBN  pada Tahun 2019, diusulkan 10 ( sepuluh )  Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai unit kerja percontohan awal. Dari 10 unit kerja yang diusulkan yang lolos mendapat predikat WBK sebanyak 2 ( dua ) Provinsi yakni  Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung. Di Tahun 2020, BKKBN mengusulkan 29 unit kerja percontohan untuk predikat WBK dan 2 unit kerja percontohan untuk predikat WBBM kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB).

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu unit kerja percontohan yang diusulkan oleh BKKBN setelah lolos verifikasi  oleh Tim Penilai Internal.  Langkah awal yang telah dilaksanakan yaitu Pencanangan ZI WBK/WBBM oleh seluruh ASN, Deklarasi dan Penandatangan komitmen pembangunan ZI WBK/WBBM oleh Kepala Perwakilan dan jajarannya disaksikan oleh Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, SP.OG (K) dalam acara Rapat Kerja Daerah Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah februari 2020 lalu. Kemudian pelaksanaan ZI WBK/WBBM ini tidak hanya sampai dipencanangan saja tetapi dilanjutkan dengan pembangunan ZI WBK/WBBM secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan ZI WBK/WBBM terdapat 6 area perubahan sebagai komponen pengungkit yaitu :

  1. Manajemen perubahan
    bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui area perubahan ini adalah: Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM,  Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan, dan Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
  2. Penataan Tatalaksana
    bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah: Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan, Meningkatnya kinerja instansi.
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM
    Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui area perubahan ini adalah:  meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, meningkatnya disiplin SDM aparatur, meningkatnya efektivitas manajemen SDM,  meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.
  4. Penguatan Akuntabiltas Kinerja
    Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Area perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai adalah  meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan  meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
  5. Penguatan Pengawasan
    Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara dan  menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing instansi pemerintah. Terdapat 5 Indikator dalam area perubahan ini yaitu : Pengelolaan Gratifikasi, Penyelenggaraan SPIP, Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan Penangan Benturan Kepentingan.
  6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
    Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Selain komponen pengungkit terdapat kompenen hasil yang menunjang penilaian ZI WBK/WBBM yaitu pelaporan harta kekayaan ASN melalui LHKPN/LHKASN, Tindak Lanjut Audit, Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan oleh mitra kerja BKKBN serta harus adanya pengembangan inovasi mengunakan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19.

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah saat ini terus berinovasi untuk meningkatkan dan mempermudah dalam memberi informasi dan peningkatan pelayanan publik. Beberapa inovasinya antara lain Gerakan MOBIYA  (Gerakan Cegah Putus KB pada Pandemi Covid-19), Video Grafis SPIP, Jesika Line ( Layanan Konsultasi KB online), Arsip MOU digital, Instal (Informasi Digital), Koran Genre, e-book kependudukan, Selasa Menyapa, Podcast MPC, Aplikasi Distribusi alokon berbasis IT, Jajak Pendapat Program Bangga Kencana berbasis IT, Call center Pelaporan Pengaduan Masyarakat/Whistle Blowing System dan lain sebagainya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Maria Ernawati, MM mengatakan bahwa membangun ZI WBK/WBBM tidak bisa dikerjakan seorang atau beberapa orang melainkan harus adanya komitmen bersama. Oleh karena itu, untuk memperoleh predikat WBK, Ada beberapa strategi yang harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi yaitu :

  1. Adanya Komitmen Pimpinan dan jajarannya yaitu seluruh ASN di Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah termasuk PKB/PLKB di lapangan
  2. Perubahan mindset/culture set ASN
  3. Adanya Inovasi-inovasi baru untuk perubahan kecepatan, kenyamanan dan transparansi layanan publik
  4. Berjalannya manajemen pengawasan dan pengendalian intern
  5. Membangun komunikasi proaktif dengan stakeholder untuk menginformasikan kebijakan dan perubahan positif yang terjadi di unit kerja
  6. Melaksanakan Program banggakencana yang menyentuh masyarakat luas
  7. Pemanfaatan Media untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan ZI WBK/WBBM
  8. Koordinasi yang efektif kepada APIP BKKBN sebagai Tim Penilai Internal
  9. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pembanguan ZI WBK/WBBM.

Akhir kata, Mohon Dukungan mitra kerja dan masyarakat kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pembanguan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas tidak dapat tercapai jika tidak ada komitmen dan niat bersama serta Keberhasilan juga  harus direncanakan  karena Berencana itu Keren.

 

255 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *